Musa Rajekshah Mendorong Kementerian PU Tangani Serius Jalan Rawan Longsor di Sumut

Pada suatu rapat kerja baru-baru ini, Musa Rajekshah menekankan urgensi perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan, parit, dan dinding penahan tanah, khususnya di daerah-daerah yang teridentifikasi sebagai rawan longsor di Sumatera Utara. Ia menyatakan bahwa banyak jalur transportasi yang berpotensi mengalami longsor serta sistem drainase yang mengalami penyumbatan, dan belum mendapatkan perawatan yang memadai.

“Negara kita hanya memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau, namun bencana longsor sering terjadi, terutama saat musim hujan,” ungkapnya. Pria yang akrab disapa Ijeck ini juga menyoroti meningkatnya sedimentasi di sungai-sungai, yang dapat memicu terjadinya banjir meskipun curah hujan tidak terlalu tinggi.

Berdasarkan ramalan dari BMKG, hujan deras diprediksi akan kembali melanda pada awal Mei, yang dapat meningkatkan risiko banjir di berbagai daerah, termasuk wilayah Sumatera. Salah satu titik perhatian utama Ijeck adalah kondisi Sungai Ular yang terletak di Kabupaten Deli Serdang. Ia mencatat adanya aktivitas penambangan ilegal di tanggul sungai yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan parah pada tanggul.

“Jika tanggul itu jebol, banyak kecamatan yang akan terkena dampak. Penanganan masalah ini harus dilakukan secara serius, tidak hanya oleh kepala balai, tetapi juga perlu adanya koordinasi lintas instansi,” tegasnya. Selain itu, legislator dari Dapil Sumut I ini juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai rencana normalisasi sungai di Kota Medan yang masih belum terwujud, meskipun telah direncanakan sejak lama. Ia bahkan menyebut beberapa bangunan warga, termasuk masjid, yang mengalami kerusakan akibat kondisi sungai yang tidak ditangani dengan baik.

Masalah Banjir dan Infrastruktur di Belawan

Permasalahan lain yang tak kalah penting untuk dicermati adalah banjir rob di kawasan Belawan. Ijeck mengungkapkan bahwa proyek pembangunan tanggul oleh Kementerian PUPR belum sepenuhnya selesai, sehingga air masih dapat menggenangi pemukiman warga. “Akibatnya, rumah warga terendam air yang tidak bisa mengalir keluar dengan baik,” ujarnya.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, Ijeck menekankan perlunya kunjungan lapangan oleh Komisi V DPR RI ke lokasi-lokasi yang terdampak, agar mereka dapat melihat langsung kondisi infrastruktur yang ada. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur, terutama di daerah yang padat penduduk dan sektor pertanian yang rentan terhadap bencana.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita perlu menetapkan prioritas. Jangan sampai kerusakan yang seharusnya dapat dicegah justru menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan,” pungkasnya. Penekanan ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan yang matang dan penanganan yang tepat terhadap infrastruktur yang vital bagi masyarakat.

Dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, perhatian terhadap infrastruktur di wilayah rawan longsor di Sumut menjadi lebih mendesak. Kerja sama antara berbagai instansi pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan perbaikan dapat dilakukan secara efektif.

• Perhatian terhadap kondisi jalan dan parit yang memburuk.
• Penanganan serius terhadap aktivitas penambangan ilegal.
• Normalisasi sungai yang tertunda di Kota Medan.
• Proyek tanggul di Belawan yang belum selesai.
• Pentingnya kunjungan lapangan untuk evaluasi kondisi.

Melalui upaya yang sinergis dan terencana, diharapkan bahwa risiko bencana longsor dan banjir dapat diminimalisir di Sumatera Utara. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup lebih aman dan nyaman, serta menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa khawatir akan bencana yang dapat mengancam keselamatan mereka.