Di tengah iklim ekonomi global yang stagnan dan peningkatan ketidakpastian yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik dan perlambatan pertumbuhan di berbagai negara berkembang, ekonomi Indonesia tetap stabil dan kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39 persen pada Triwulan IV tahun 2025, yang didukung oleh konsistensi Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur dalam fase ekspansi dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tetap di zona optimis.
Akselerasi Ekonomi Kepri
Dalam konteks regional, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan kinerja yang positif. Di bulan Februari 2026, inflasi di Kepri mencapai 3,54 persen, yang sedikit melebihi target, yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan Idulfitri. Namun, kinerja ekonomi Kepri yang positif ini juga didukung oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi, yaitu 80,53 pada tahun 2025, dan mempertahankan posisi tertinggi di regional Sumatera selama tujuh tahun berturut-turut.
Tingkat kemiskinan di Kepri yang relatif rendah, yaitu 4,26 persen, juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Namun, masih ada tantangan dalam pemerataan kesejahteraan yang perlu menjadi prioritas. Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,45 persen dan rasio gini sebesar 0,385, yang keduanya berada di atas rata-rata nasional, menggambarkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata.
Strategi Pengembangan Ekonomi Kepri
Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan yang lebih inklusif, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperluas akses ekonomi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dari sisi sektor primer, peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan sangat dibutuhkan. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Februari 2026 masing-masing sebesar 106,85 dan 107,02, tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional.
Sebagai wilayah kepulauan, percepatan hilirisasi perikanan, peningkatan akses pasar ekspor, dan penguatan infrastruktur pendukung seperti cold storage menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta menambah ketahanan ekonomi daerah. Namun, di sisi eksternal, kinerja perdagangan luar negeri Kepri pada Januari 2026 menunjukkan tekanan. Nilai ekspor tercatat sebesar US$2.022,25 juta, sementara impor mencapai US$2.073,09 juta, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit sebesar US$50,84 juta.
Dukungan Fiskal untuk Stabilitas Ekonomi Kepri
Pelemahan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan ekspor nonmigas akibat kebijakan tarif Amerika Serikat yang berdampak pada permintaan global. Kondisi ini menuntut penguatan diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk industri daerah di tengah dinamika perdagangan internasional. Di sisi fiskal daerah, kinerja APBD Kepri hingga Februari 2026 mengalami tekanan pada sisi pendapatan, meskipun realisasi belanja menunjukkan peningkatan.
Dinamika ini mencerminkan peran fiskal yang tetap ekspansif dalam menjaga momentum ekonomi daerah. Ke depan, optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kinerja APBN Regional Kepri
Pada Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau Maret 2026, disampaikan bahwa kinerja APBN di wilayah Kepri hingga 28 Februari 2026 menunjukkan tren yang positif. Realisasi Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp1.863,21 miliar, dengan penerimaan perpajakan sebagai kontributor utama mencapai Rp1.475,55 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 66,17 persen.
Kinerja ini mencerminkan penguatan basis perpajakan yang didukung oleh aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik di tengah dinamika ekonomi yang masih menantang. Dari sisi belanja, realisasi APBN di Kepri hingga Februari 2026 mencapai Rp2.099,02 miliar atau tumbuh 8,54 persen.
Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 20,96 persen, menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada belanja modal yang melonjak 96,17 persen, mengindikasikan akselerasi pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi pemerintah sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga mencatat kinerja yang positif dengan realisasi sebesar Rp1.491,40 miliar atau 23,75 persen dari pagu, tumbuh 4,19 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh optimalisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Peran TKD menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan layanan publik, mendukung belanja prioritas daerah, serta memperkuat daya tahan fiskal pemerintah daerah di tengah tekanan pendapatan.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Kepulauan Riau pada awal tahun 2026 mencerminkan fungsi fiskal yang tetap ekspansif dan adaptif dalam mendukung perekonomian daerah. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan, percepatan belanja berkualitas, serta peningkatan efektivitas transfer ke daerah agar APBN dapat terus berperan sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
